Perang Tanpa Senjata: Bagaimana Konflik Negara Adidaya Merampok Dompet Kita?

Membawa Krisis Global ke Kehidupan Sehari-hari

Keseimbangan ekonomi sering kali menjadi fondasi dari nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau fondasinya retak, dampaknya tidak selalu langsung terasa, namun tanda perlahan muncul di permukaan. Belakangan ini, gejala tersebut makin sulit diabaikan. Harga berbagai kebutuhan melonjak tanpa jeda yang jelas. Beberapa barang, terutama produk elektronik tertentu, tiba-tiba menghilang dari pasaran, entah karena produksi dihentikan atau distribusinya tersendat. Di saat yang sama, gelombang PHK yang terjadi di berbagai sektor industri memperlihatkan situasi yang jauh dari stabil.

Kelonjakan harga, PHK massal dan lainnya terasa saling berkaitan secara tidak langsung. Terganggunya perekonomian ini bisa dikatakan sebagai efek dari kekacauan yang terjadi di kancah global. Dalam memahami krisis global, perlu kita periksa lebih dalam  pada era post-truth. Kita harus membuka mata dari segala fakta objektif yang ada dan mengesampingkan perasaan. Tabayyun dan etika komunikasi dengan prinsip Qur’ani sangat diperlukan sebagai filter dari isu-isu yang beredar, dan benteng dari penyebaran hoaks untuk politisasi negara-negara kecil (Ahmad Nurrohim dkk., 2024).

Negara-negara adidaya yang selama ini kita banyak bergantung kepada mereka.  Jika dihadapkan dengan konflik yang mereka ciptakan, tentu akan merusak sistem kerjasama yang telah dibangun. Persaingan yang ketat untuk menunjukkan siapa yang paling maju dan berkuasa, kadang menghalalkan segala cara untuk menang.  Meskipun masih banyak terjadi konflik secara frontal dengan beradunya senjata dan alat perang lainnya. Dibalik itu, terdapat salah satu senjata pamungkas yang amat ampuh yaitu, senjata ekonomi.

“Senjata Ekonomi” di Era Modern

Ekonomi ternyata sangat memengaruhi kenyamanan hidup. Ketika perekonomian stabil, maka akan berefek pada kemajuan sebuah negara. Begitupun sebaliknya, adanya kemunduran dalam sistem ekonomi atau bahkan sampai hancur, maka negara terjebak pada pilihan yang terbatas. Seperti kita ketahui, hutang menjadi satu opsi untuk melangsungkan hidup. Namun bagaikan pisau bermata dua, disamping memberi secercah harapan untuk negara dapat tumbuh kembali, ia juga dapat menjadi ‘alat peledak’ yang siap menghancurkan sebuah negara jika tidak mampu dibayarkan.

Mengendalikan sistem perekonomian dunia menjadi target utama dari banyak negara-negara adidaya. Kalau dulu, penjajahan dengan invasi, sekarang terlihat samar. Secara tidak langsung, sebuah negara adidaya mengendalikan satu negara kecil atau berkembang dengan sangat mulus. Revolusi dalam penjajahan yang dulu bisa kita lihat menargetkan wilayah sebagai tujuan utama penjajahan. Maka saat ini, penjajahan telah beralih caranya seperti memutus rantai pasok, melarang ekspor impor, dan memblokir akses ke berbagai sistem dunia seperti dalam keuangan global dan lain sebagainya.

Beberapa krisis global dari perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, pandemi COVID-19 hingga konflik Ukraina-Rusia telah menyingkap titik lemah dari Rantai Nilai Global yang semula dianggap stabil (Harsch & Lee, 2025). Fenomena ini bisa menyebabkan perpecahan antar-negara. Dimana dunia yang semula saling terhubung dan bebas berdagang pada era globalisasi. Telah berpecah menjadi bagian-bagian blok yang saling memusuhi satu sama lain dan membatasi diri.

Orang sombong biasanya merasa paling benar, begitu juga negara besar. Krisis ini karena negara adidaya yang merasa sistemnya paling benar. Karakter mental yang sering menutup diri dari dialog keadilan atau dalam bahasa teologi berdampingan dengan term kufr, adalah akar dari merendahkan dan memberi sanksi negara lain yang tidak tunduk pada blok tertentu (Ahmad & Fikri R, 2021).

Rantai Pasok yang Putus dan Nasib Negara Berkembang

Fenomena fragmentasi atau terbaginya geopolitik dapat diartikan sebagai pergeseran sikap kerjasama banyak pihak dari pusat awalnya, yaitu World Trade Organization (WTO) menuju regulasi sepihak dan perdagangan berbasis blok.  

Dalam analogi sederhana, fenomena ini dapat dikenali seperti contoh: Pabrik Xiaomi membuat smartphone, membutuhkan pasokan prosessor dari Taiwan (TMSC), atau Qualcomm, lalu mineral seperti kobalt, litium dari Afrika. Lalu ketika terjadinya perang Amerika Serikat dan Tiongkok yang saling boikot, apa yang akan terjadi? Jadi, jika ada konflik geopolitik akan menganggu relasi rantai pasok ini.

Analogi diatas merupakan gambaran sekaligus tugas bagi negara kecil hingga negara berkembang yang masih bergantung kepada negara adidaya. Seperti negara kita, Indonesia yang bisa dibilang belum mandiri secara penuh. Kemandirian menjadi nilai tinggi dari sebuah negara, yang bisa berjalan tanpa khawatir adanya intervensi pihak luar dala manajemen negara tersebut. Kendali ekonomi dari blok adidaya ini sering kali memaksa pihak kecil untuk mengikuti komunitas tersebut tanpa kemampuan penolakan. Dalam aksinya, keserakahan kapitalis sering berdampak pada eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem lingkungan.

Studi tafsir komparatif antara Al-Azhar dan Al-Munir oleh Diningrum (2024) menyatakan bahwa perebutan hegemoni dan pemanfaatan alam lingkungan harus dilandaskan pada prinsip lingkungan jika etika Mizan (keseimbangan) dilanggar berarti sebuah pelanggaran terhadap Maqashid Syariah (Diningrum dkk., 2024).  

Menggugat Keadilan: Arsitektur Dunia yang Sedang Runtuh

Sebagaimana telah disebutkan sebelum adanya fragmentasi global, seluruh kerjasama berlandas pada WTO sebagai organisasi multilateral. Lalu mengapa nilai ini bisa bertransformasi sehingga memunculkan adanya  fragmentasi global ini? Ini menunjukkan dahsyatnya kekuatan negara adidaya yang belum mampu dibendung oleh WTO dan PBB.

Egoisme yang merasuki negara-negara adidaya (Amerika, Cina, Uni Eropa dan lainnya) seringkali mengabaikan negara kecil. Adanya ketidaksesuaian pembagian kekayaan global antara yang kuat dan lemah menjadi tantangan bersama. Negara kecil kerap kali hanya bertugas sebagai pemasok bahan baku, tanpa meraup keuntungan yang sesuai. Sementara, keuntungan besar hanya dinikmati segelintir negara maju.

Ketika kapitalisme global yang rapuh akibat perang ekonomi yang menjepit negara berkembang, tafsir ekonomi Qur’ani menawarkan model distribusi keuntungan dengan dasar keadilan struktural, bukan sekedar pengumpulan modal (Hanifatul Sahro Yunitasari dkk., 2025).

Dalam menghadapi perang geopolitik ini, perlu adanya sikap aktif. Kajian tafsir harus bertransformasi menjadi kekuatan pendorong dalam memandu tindakan manusia. Dalam konteks ini, seperti menimbang pilihan dan memilih paling relevan (tarjih) dari politik luar negeri secara independen dan mendukung daya sosial-ekonomi (Nurrohim, 2019).

Penulis : Muhammad Nurudin Salim

Editor : Ikhwan M Situmorang