Pesta Rakyat Surakarta, Suarakan 10 Tuntutan untuk Pemeritah
ISLAMIKAONLINE.com, UMS – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi bertajuk Seruan Aksi Rakyat Surakarta di Tugu Gladak, Selasa (10/11/26). Aksi tersebut mengangkat seruan “Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Penjajah Nasional” sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan berbagai persoalan nasional. Melalui poster yang dibagikan, Aliansi BEM Solo Raya mengategorikan sepuluh bentuk penjajahan, mulai dari sumber daya alam, kebebasan dan keamanan sipil, ekonomi rakyat, ruang pendidikan, hak kesehatan, konstitusi, hak asasi manusia, ruang digital, hingga moral bangsa.
Koordinator aksi dari BEM Solo Raya, Daffa Aqnan, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian gerakan sebelumnya. Ia menjelaskan, pihaknya masih terus menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan kepada sejumlah wilayah. Namun, jawaban yang diterima dinilai belum memberikan penyelesaian yang memuaskan.
“Sudah ada beberapa wilayah yang memberikan jawaban kepada kami. Namun, jawaban tersebut masih perlu dikaji ulang karena belum memberikan rasionalisasi maupun dukungan terhadap tuntutan yang kami sampaikan,” ujar Daffa saat di wawancara (10/11/26).
Ia menambahkan, pihaknya berharap DPRD tidak sekadar meneruskan surat tuntutan kepada pemerintah pusat, tetapi turut memberikan argumentasi dan mengupayakan aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti. Menurutnya, gerakan tersebut akan terus berlanjut apabila belum ada tanggapan maupun tindakan nyata dari pemerintah.
Daffa menyebutkan, aksi kali ini diikuti sekitar 500 orang yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat. Sejumlah kampus yang terlibat di antaranya Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Duta Bangsa (UDB), serta beberapa perguruan tinggi lainnya.
Pemilihan Tugu Gladak sebagai titik aksi, lanjut Daffa, merupakan hasil kesepakatan bersama untuk membuka ruang partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penyampaian aspirasi di gedung DPRD, aksi tersebut dikemas sebagai pesta rakyat melalui mimbar bebas agar masyarakat dapat turut menyampaikan pendapat.
“Karena hari ini sifatnya pesta rakyat dan mimbar bebas, kami ingin membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dan menyampaikan aspirasinya,” jelasnya.
Sementara itu, Jerimias, peserta aksi dari Universitas Slamet Riyadi, mengatakan bahwa keterlibatannya dilandasi tanggung jawab mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kondisi demokrasi dan mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Sebagai mahasiswa, kita punya peran yang sangat penting dalam mewakili masyarakat Indonesia. Tugas kita turun ke jalan menjadi penyalur aspirasi masyarakat sekaligus menjadi catatan bagi aparat dan para pemimpin agar benar-benar melakukan evaluasi,” ungkap Jerimias saat di wawancara (10/11/26).
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi saat ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan segera diselesaikan.
“Semua tuntutan hari ini saya rasa memang harus disampaikan karena banyak hal yang perlu diprioritaskan dan menjadi perhatian pemerintah,” ujar Jerimias.
Lebih lanjut, Jeremias menanggapi aksi pembakaran ban yang terjadi selama demonstrasi. Ia menilai pembakaran ban merupakan simbol kemarahan masyarakat, meskipun pelaksanaannya sempat mengejutkan sejumlah peserta aksi karena tidak seluruh massa mengetahui rencana tersebut.
“Kalau tidak ada bakar ban, sepertinya tidak ada simbol kemarahan dari masyarakat Indonesia. Namun, tadi saya melihat banyak peserta yang kaget ketika ban dibakar dan merasa terganggu dengan asapnya,” ungkapnya.
Jeremias berharap aksi yang dilakukan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi ruang penyampaian aspirasi yang dapat mendorong perubahan. Ia juga mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Harapannya, aksi ini benar-benar menjadi aspirasi yang disampaikan, bukan sekadar formalitas atau gimmick untuk kepentingan pribadi. Aksi ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya.
Reporter: Luthfia Nazella Ulya & Fariha Lailatul Maghfiroh
Editor: Redaksi
